Proyek 35000 MW, Dirjen Gatrik: Hanya Penundaan, Bukan Pembatalan

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy Noorsaman Sommeng. (Foto: Istimewa)

Jakarta – Suksesnya penyediaan energi listrik di Indonesia tidak lepas dari peranan semua pihak termasuk Pemerintah dan swasta. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Masyarakat Kelistrikan Indonesia (MKI) Heru Dewanto mencatat, saat ini kondisi sistem kelistrikan Indonesia tengah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kondisi ketenagalistrikan tanah air, bisa dilihat dari laporan ESDM, ratio kelistrikan 97.5% atau ada peningkatan signifikan dibanding tahun 2014/2015, ujar Heru Dewanto di Tangerang Selatan, Banten dalam gelaran Power-GEN Asia.

Menurutnya, sejumlah masalah ketenagalistrikan juga sudah diselesaikan dengan baik oleh Pemerintah. “Tahun 2015, dari 23 sistem besar (kelistrikan), 11 sistem mengalami defisit. Pada 2018 itu tidak ada yang defisit bahkan 3 subsistem reserve margin-nya baik. Itu gambarannya. Dalam masalah defisit dan pemadaman sudah banyak diselesaikan. Elektfikasi dari 80 ke 97.5%,” jelasnya.

Meskipun begitu, capaian yang telah dilakukan Pemerintah di sektor ketenagalistrikan tersebut harus terus ditingkatkan. Pasalnya, sektor ketenagalistrikan tidak pernah berhenti karena kebutuhan masyarakat terhadap listrik juga terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk.

Dengan adanya kabar penundaan proyek pembangkit listrik sebesar 15.200 MW atau 15,2 GW dari program 35.000 MW, Heru menyampaikan bahwa dirinya tidak sejalan dengan kebijakan tersebut lantaran hanya karena terkena imbas fluktuasi Rupiah. Menurut Heru, perlu dibedakan antara masalah jangka pendek dan masalah jangka panjang.

“Menunda 15.200MW? Saya tidak sejalan dengan kebijakan itu. Kalau untuk menghadapi fluktiasi Rupiah harus dipikirkan lagi sebab ketenagalistrikan direncanakan untuk jangka panjang. Sementara fluktuasi rupiah jangka pendek. Sehingga perlu solusi lain untuk menyelesaikan masalah jangka pendek,” tegasnya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Andy Noorsaman Sommeng menegaskan bahwa penundaan proyek pembangkit listrik hanya menyesuaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kebutuhan listriknya. Untuk besar kapasitas yang tertunda, jumlahnya bukan 15,2 GW melainkan hanya 4,6 GW.

“Itu mungkin diambil dari sidang kabinet. Mungkin listrik harus ada karena komponen USD-nya besar karena kita current account deficit-nya cukup tinggi. Ya mungkin listrik ada proyek-proyek yang perlu ditinjau. Setelah dicek ulang, jadi total ada 10,56 GW yang tidak bisa ditunda (harus dikerjakan) sehingga yang dapat ditunda hanya 4,6 GW. Itu penundaan ya bukan pembatalan,” jelas Andy di Jakarta, Senin (24/9/2018).

Ia melanjutkan, ditundanya sebagian proyek pembangkit listrik tersebut karena belum mencapai financial close. Sementara untuk proyek pembangkit energi baru terbarukan (EBT) tidak ada penundaan.

“Sekarang ditunda ada yang ditunda 2021 sampai 2026. Jadi digeser sesuai kebutuhan, tapi bukan dibatalkan. Kalau EBT tidak akan ada penundaan, ga boleh korbankan EBT, ada 3,51 GW yg harus dibangun,” imbuh Andy. (herry heryanto)

Cek selengkapnya: https://www.priskop.com/dirjen-gatrik-hanya-penundaan-bukan-pembatalan/